HarianBorneo.com, SAMARINDA – Mabes Polri terjun langsung untuk melakukan penindakan akibat semakin maraknya tambang batu bara ilegal di Benua Etam. Sikap korps Bhayangkara ini mendapat dukungan dari Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim.
Melalui Wakil Ketua Pansus, Muhammad Udin, DPRD Kaltim sangat berharap agar aparat penegak hukum dapat menindak tegas dan menyediakan pusat aduan bagi masyarakat untuk mempermudah proses penindakan. Sebab banyak masyarakat Kaltim yang sudah geram dari aktivitas tersebut namun justru mendapatkan balasan yang tidak semestinya.
“Contohnya seperti salah satunya kejadian masyarakat Loa Kulu yang menunjukan sikap penolakan. Akan tetapi berhadapan dengan preman dan menerima tindakan represif dari oknum pengawal kegiatan ilegal tersebut,” ucap Muhammad Udin.
Selain kehadiran Polri, kata Udin, pihaknya juga menginginkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat ikut terlibat menjadi sebuah tim guna menindak aktivitas tambang ilegal. Menurutnya antara dua instansi tersebut memiliki hubungan erat untuk dapat membasmi tambang ilegal.
“Kementerian ESDM harusnya juga bisa ikut terlibat karena sistem pengawasan juga ada di mereka,” singgungnya.
Politisi Golkar itu berharap, kegiatan penindakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efesien, sehingga pihaknya mengusulkan supaya dapat dibentuk pusat pengaduan agar masyarakat dapat menghubungi langsung akses komunikasi yang telah disediakan.
“Sehingga langkah Polri turun ke lapangan tidak sia-sia. Jika ada pengaduan saya rasa lebih efektif. Karena banyak masyarakat yang resah dapat mengadukan indikasi kegiatan itu melalui call center yang tertera,” tegasnya.
Dukungan terhadap tindakan itu tidak hanya ia sampaikan sebatas ucapan lisan, melainkan jika Mabes Polri meminta pihaknya untuk ikut mendampingi terkhusus berkaitan dengan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang satu diantaranya telah beroperasi.
“Kami siap apabila diminta untuk mendampingi, tetapi khususnya yang berkaitan dengan 21 IUP palsu karena porsi kerja kami,” pungkasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)
