Meminimalisir Kecurangan PPDB, Komisi IV Dorong Adanya Kerjasama Disdukcapil dan Disdikbud

- Jurnalis

Jumat, 22 Maret 2024 - 03:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Ist)

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin meminta agar seluruh stakeholder dapat saling bekerjasama dalam rangka menyukseskan kegiatan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Saleh menuturkan, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dapat lebih masif untuk melakukan koordinasi dalam mengahadapi PPDB di Kaltim.

Bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan temuan Ombudsman dalam kegiatan tersebut masih banyak kejadian yang mana calon peserta didik untuk dapat masuk ke sekolah yang diinginkan dengan menggunakan berbagai cara yang tidak semestinya.

“Seperti sistem zonasi ini kan sudah di atur, ada calon peserta didik karena dia ingin sekolah di tempat yang agak jauh sampai rela mengubah data kependudukannya,” ungkap Saleh, Jumat (22/3/2024)

Pihaknya menilai, hal ini sangat merugikan calon peserta didik yang seharusnya menerima kuota jalur zonasi tersebut, maka dari itu ia berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mampu berkomunikasi aktif untuk mengawal proses PPDB sesuai harapan.

Sebagai informasi, Jalur Zonasi memiliki persentasi sebesar 50 persen, Afirmasi 25 persen, jalur Prestasi sebesar 20 persen, sisanya sebesar 5 persen untuk jalur Perpindahan Orangtua.

“Karena kita berbicara kuota, jadi sebetulnya ini harus benar-benar sesuai peruntukannya, karena upaya zonasi ini juga agar ada pemerataan pendidikan dan semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama,” tutup Saleh. (MR/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Revitalisasi Pasar Pagi Disorot, DPRD Samarinda Desak Pemkot Prioritaskan Pedagang Lama
DPRD Samarinda Siapkan Regulasi untuk Kendalikan Ritel Modern, Lindungi UMKM Lokal
Kasus Doxing Meningkat, DPRD Samarinda Desak Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas
Minim Sosialisasi, DPRD Samarinda Desak Pemkot Perluas Informasi Soal Sekolah Rakyat
DPRD Samarinda Tegas Tolak Jual Beli Buku di Sekolah Negeri
DPRD Samarinda Desak Pemerataan Program Makan Bergizi di Semua Sekolah
Sampah Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Dorong Aksi Bersama Atasi Krisis Lingkungan
TPS di Jalan Padat Karya Dikeluhkan Warga, DPRD Minta Pemerintah Prioritaskan Hak atas Lingkungan Sehat

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:11 WIB

Revitalisasi Pasar Pagi Disorot, DPRD Samarinda Desak Pemkot Prioritaskan Pedagang Lama

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:08 WIB

DPRD Samarinda Siapkan Regulasi untuk Kendalikan Ritel Modern, Lindungi UMKM Lokal

Kamis, 17 Juli 2025 - 16:32 WIB

Kasus Doxing Meningkat, DPRD Samarinda Desak Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas

Kamis, 17 Juli 2025 - 16:28 WIB

Minim Sosialisasi, DPRD Samarinda Desak Pemkot Perluas Informasi Soal Sekolah Rakyat

Rabu, 16 Juli 2025 - 16:21 WIB

DPRD Samarinda Tegas Tolak Jual Beli Buku di Sekolah Negeri

Selasa, 15 Juli 2025 - 16:08 WIB

Sampah Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Dorong Aksi Bersama Atasi Krisis Lingkungan

Selasa, 15 Juli 2025 - 16:06 WIB

TPS di Jalan Padat Karya Dikeluhkan Warga, DPRD Minta Pemerintah Prioritaskan Hak atas Lingkungan Sehat

Senin, 14 Juli 2025 - 16:47 WIB

Pembangunan Chinatown Samarinda Harus Libatkan Komunitas dan Rancang Dampak Ekonomi Nyata

Berita Terbaru

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. (Foto : Ist)

Advertorial

DPRD Samarinda Tegas Tolak Jual Beli Buku di Sekolah Negeri

Rabu, 16 Jul 2025 - 16:21 WIB