HarianBorneo.com, SAMARINDA – Penyampaian Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DINSOS PM) Kota Samarinda Isfihani, jumlah kemiskinan ekstrem Kota Samarinda pada saat ini sejumlah 6.973 Jiwa dan 1.456 Kepala Keluarga (KK).
Merespon persoalan tersebut, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Damayanti mengatakan bahwa Pemerintah kota Samarinda lebih fokus dalam mengatasi populasi jumlah kemiskinan ekstrem.
Damayanti menyebutkan dengan angka yang segitu (6.973) pemerintah kota Samarinda harus melibatkan pihak eksekutif dan masyarakat luasa untuk bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan tersebut.
“Intinya kan perlu kerja sama yang baik. Baik itu eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat luas. Seperti kegiatan yang namanya orang tua asuh, nah ini kan ada keterkibatan masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga, kita tidak hanya berpatok kepada 6000 itu karena kita tidak tau ya hidup kita seperti roda berputar kadang di atas, kadang di bawah,” Ucap Damayanti, Kamis, 15 Juni 2023.
Menurutnya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dapat melalui program Wali Kota Andi Harun yaitu program pro bebaya. Dengan anggaran yang dikucurkan kepada setiap RT tentu dapat menjadi peluang bagus bagi masyarakat seperti pembelajar pendidikan atau pembelajaran untuk usaha.
“Kita punya program probebaya. Tinggal bagaimana rt bisa peran aktif melihat masyarakat lingkungan sekitarnya. Karena di situ kan RT memiliki kewenangan dan salah satunya kan misalnya untuk pembelajaran anak-anak, kebutuhan pendidikan anak-anak, kan bisa di anggarkan dari anggaran probebaya itu,” Jelasnya.
“Kemudian juga bisa dianggarkan untuk pembelajaran atau pengembangan UKM. Itu kan kuga bisa menggunakan dana probebaya,” Lanjut Politisi Basuki Rahmat itu.
Lebih Lanjut Legislator PKB itu berharap kepada pemerintah kota Samarinda untuk bisa bekerja sama dengan menggandeng masyarakat ataupun instansi-instansi terkait, agar kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda dapat dikata kan Zero Persen (0%).
“Nah harapannya, yang 6000 itu kemudian menjadi fokus dari pemerintah bisa menjadi zero. Dan harapannya tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Tapi kan kita tidak tau nanti kedepannya bagaimana perkembangannya, tapi harus tetap menjadi pantauan pemerintah juga,” tutupnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
