HarianBorneo.com, SAMARINDA – DPRD Kaltim menganggap bahwa fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren (Ponpes) di Benua Etam sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu, DPRD Kaltim telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas ranperda tersebut yang diketuai oleh Mimi Meriami BR Pane.
Menurut Politisi PPP itu, sejak awal dibentuk, pansus ini berkeinginan supaya Pemprov Kaltim dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan pondok pesantren.
“Intinya kami ingin agar pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren,” ujar Mimi.
Saat ini, kata Mimi, pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan cenderung bergantung pada alokasi pemerintah pusat dalam hal anggaran. Hadirnya ranperda ini tentu diharapkan ada peran dari pemerintah provinsi supaya pondok-pondok pesantren di Kaltim bisa mendapatkan sentuhan anggaran.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim ini juga menyampaikan aspirasi dari pengelola pesantren yang menghadapi kendala terkait penghasilan yang belum jelas, baik dari ustadz maupun ustadzah.
“Itu memang kasihan sekali, karena mereka dari sisi penghasilannya masih belum ada ketetapannya yang jelas,” sebutnya.
Selain itu, Mimi menginginkan agar para santri bisa mendapatkan Beasiswa Kaltim. Perusahaan swasta juga dapat berperan dalam mendukung keberadaan pondok pesantren dengan alokasi corporate social responsibility (CSR). Oleh sebab itu, Ranperda ini dinilai dapat memberikan perhatian dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pesantren.
“Tentu harapan kami dengan ada ranperda yang nantinya disahkan menjadi perda ini, bisa jadi fasilitas agar pesantren, khususnya pengelola maupun pendidik dan siswa-siswanya bisa mendapatkan perhatian dan anggaran dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
