HarianBorneo.com, KUTAI TIMUR — Kabupaten Kutai Timur menjadi titik perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2024. Pada Selasa, 6 Mei 2025, rombongan Pansus yang dipimpin oleh Wakil Ketua Agus Aras melakukan kunjungan lapangan ke wilayah utara Kalimantan Timur, khususnya ke Desa Teluk Pandan.
Dalam kunjungan tersebut, Agus Aras didampingi oleh sejumlah anggota Pansus, antara lain Firnadi Ikhsan, Baharuddin Demmu, Apansyah, dan Abdul Giaz, serta tenaga ahli dan staf pendukung. Fokus utama kunjungan ini adalah meninjau langsung pelaksanaan program Desa Korporasi Ternak (PDKT), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui pengembangan usaha peternakan berbasis desa.
Usai meninjau beberapa titik lokasi, Agus Aras menyampaikan harapannya agar PDKT benar-benar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.
“Kami berharap agar PDKT di Desa Teluk Pandan ini bisa berjalan maksimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan peternak,” ungkapnya.
Namun demikian, ia juga mencatat masih adanya sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya adalah fasilitas kandang yang dinilai belum memenuhi standar serta akses pendukung yang masih terbatas.
Menurutnya, kondisi ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Pengembangan peternakan seperti ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah provinsi melalui Dinas Peternakan dan pemerintah kabupaten. Dengan begitu, harapan yang dibawa program ini bisa benar-benar terwujud,” tegas Agus.
Setelah selesai meninjau pengembangan PDKT, rombongan Pansus melanjutkan agenda kunjungan mereka dengan meninjau progres pembangunan Terminal Sangatta. Proyek ini juga menjadi bagian penting dalam evaluasi LKPJ Gubernur, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
