Pansus RTRW Tunggu Evaluasi Kemendagri Terkait Penyesuaian Kawasan SKK Migas

- Jurnalis

Jumat, 31 Maret 2023 - 20:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Pansus RTRW Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Ist)

Wakil Ketua Pansus RTRW Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Permohonan yang diajukan oleh SKK Migas mengenai rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan 60 sumur gas di Delta Mahakam telah disampaikan oleh Pansus RTRW Kaltim 2022-2042 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahapan evaluasi.

Wakil Ketua Pansus RTRW Kaltim, Sapto Setyo Pramono memaparkan, langkah itu merupakan satu-satunya yang dapat dilakukan suoaya rencana tersebut dapat diakomodir sesuai dengan prosedur. Hal demikian terpaksa dilakukan lantaran SKK Migas terlambat mengajukan rencana kegiatan tersebut, di mana usulan itu diajukan saat Pansus RTRW DPRD Kaltim mengantongi persetujuan subtansi dari beberapa kementerian terkait.

“Usulan dari SKK Migas untuk dilakukan penyesuaian telah diajukan kepada Kemendagri. Ini sudah sesuai dengan masukan kami pada saat mereka mengusulkan,” ungkap Sapto, Jumat (31/3).

Rencana kegiatan itu telah direncanakan akan berjalan pada 2023-2026 dan diharapkan SKK Migas dapat segera menuntaskan 60 sumur gas tersebut. Sapto sangat menyesalkan mengapa pada saat dokumen RTRW Kaltim memasuki tahap persetujuan Lintas Sektoral (Linsek), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tidak sama sekali menyinggung hal itu.

“Di situ yang kami sayangkan kenapa kok waktu Linsek itu Kementerian ESDM ini tidak pernah membicarakan hal itu, karena SKK Migas ini sifatnya kan pelaksana yang punya gawai ini ESDM,” bebernya.

Sehingga pihaknya tak mampu berbuat banyak mengenai kepastian usulan itu akan diakomodir atau tidak, karena dalam masa evaluasi ini kebijakannya berada di tangan Pemerintah Pusat.

Apabila hasilnya tidak dapat diakomodir, maka akan ada potensi pendapatan negara yang akan hilang. Ini tentu juga akan berpengaruh pada daerah. Selain itu kegiatan pembangunan sumur ditegaskan tidak akan terjadi.

“Hasil itu akan menjadi pendapatan asli negara tapi kan bisa juga kita kena imbasnya melalui dana perimbangan,” jelasnya.

Sapto memperhitungkan, besaran investasi pada satu sumur saja bisa mencapai Rp 100 miliar. Jika dijumlah dengan 60 sumur, maka investasi yang akan masuk menjadi Rp 6 triliun. Namun baginya apalah arti besaran nominal pendapatan itu jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan.

“Jadi harus kita hargai aturan ini. Tapi harus sesuai prosedur yang berlaku. Makanya kita tunggu saja hasil dari evaluasi,” tandasnya. (NF/Adv/DPRD)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:12 WIB

Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB