HarianBorneo.com, SAMARINDA — Setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Mahakam Ulu yang digelar Sabtu (24/5) lalu, DPRD Kalimantan Timur menyerukan agar pemimpin terpilih mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai kabupaten termuda dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Mahakam Ulu masih menghadapi tantangan berat dalam hal pembangunan. Persoalan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya infrastruktur, sulitnya akses terhadap layanan dasar, serta lemahnya koordinasi antarpemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Pemerintah Provinsi Kaltim agar proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
“Pemkab Mahakam Ulu harus proaktif dan transparan agar bantuan dari Pemprov Kaltim, seperti pupuk untuk petani, dapat terserap secara optimal,” ujarnya.
Menurut Ekti, pelaksanaan PSU bukan sekadar pengulangan proses demokrasi, tetapi juga menjadi titik tolak untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada.
Ia berharap, kepala daerah terpilih mampu menciptakan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan komunikasi dengan publik, serta membangun kolaborasi lintas lembaga guna mendukung percepatan pembangunan.
“Ini saatnya Mahulu bangkit. Pemimpin baru harus menjadi penghubung yang baik antara provinsi dan masyarakat agar program pembangunan berjalan lancar,” terang Ekti.
Dengan kondisi wilayah yang menantang serta keterbatasan sosial ekonomi, ia menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif agar bantuan serta program pembangunan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga.
Ekti juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mengawal kemajuan Mahakam Ulu melalui pengawasan dan dorongan sinergi yang berkelanjutan.
“Tanpa komunikasi dan keterbukaan, pembangunan akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Mari kita manfaatkan momentum pasca-PSU ini untuk membangun Mahulu yang lebih baik,” tandasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
