HarianBorneo.com, SAMARINDA – Terbatasnya jumlah sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri yang ada di Benua Etam membuat penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum dapat berjalan dengan maksimal di Benua Etam.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. Menurut Politisi Demokrat ini, masih banyak SMA dan SMK negeri di Benua Etam yang hanya memiliki daya tampung cukup kecil. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan jumlah lulusan dari sekolah menengah pertama (SMP) yang cukup banyak.
“Makanya sering kita temukan kalau sekolah kapasitasnya sudah penuh. Sehingga mereka membatasi kuota penerimaan siswa-siswi setiap tahun ajaran baru, sehingga banyak anak-anak kita yang tidak tertampung dan akhirnya memilih tidak bersekolah,” ucap Puji, Kamis (9/3).
Padahal jika pemerintah memberikan pemahaman dengan baik, maka banyak orang tua siswa yang bisa mengalihkan anaknya untuk bersekolah di swasta. Sehingga polemik ini dapat teratasi dan ada pemerataan siswa-siswi SMA dan SMK negeri dan swasta.
Di sisi lain, Puji mendorong pemerintah untuk memperbaiki maupun menambahkan saran dan prasarana yang ada di setiap SMA dan SMK negeri dan swasta. Sehingga pemerataan distribusi pelajar bisa terlaksana di Benua Etam.
“pemprov Kaltim harus memperhatikan hal Ini supaya ada pemerataan. Karena pemenuhan kuota jumlah siswa, harus seiring juga dengan bertambahnya fasilitas di sekolah,” pungkasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)
