HarianBorneo.com, SAMARINDA – Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang diperingati per tanggal 28 Oktober merupakan momen yang cukup penting bagi persatuan dan perjuangan pemuda Indonesia, khususnya bagi para pemuda Kalimantan Timur (Kaltim).
Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa persatuan yang sesungguhnya ada saat para pemuda berikrar bahwa kita adalah satu nusa dan satu bangsa.
“Kita sudah berikrar bahwa kita satu nusa, artinya apa, kita ini satu pulau, ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lainnya, berikrar bahwa kita ini satu pulau, itu satu Nusa dan satu bangsa, satu bangsa artinya kita ini punya ideologi, sosial, budaya yang satu dan juga satu bahasa, waktu itu bahasa kita berbeda, disatukan jadi bahasa Indonesia,” Ujar Hasanuddin Mas’ud.
Dirinya menyampaikan bahwa momentum sumpah pemuda ini merupakan momentum penting bagi pemuda Kaltim untuk memajukan daerahnya. Karena menurutnya, masih banyak ketimpangan yang terjadi di Kaltim baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya.
“Saya pikir dengan adanya momentum sumpah pemuda, kita semua pemuda bersatu untuk memajukan daerah kita yaitu Kaltim, kita Indonesia tapi kita Kaltim” ucapnya.
“Nah ini temanya maju bersama Indonesia raya, pertanyaan kita sekarang, apakah sudah maju kita di kaltim bersama, saya pikir belum, masih banyak ketimpangan ketimpangan yang kita liat, masalah sosial ekonomi dan budaya,” tambahnya.
Lebih lanjut kata Hasanuddin Mas’ud, di tengah melimpahnya sumber daya alam di Kaltim, masalah sosial, ekonomi dan budaya di Kalimantan Timur masih sangat kurang.
Salah satu contohnya adalah pendidikan yang hingga saat ini masih mengalami masalah bahkan di setiap tahunnya. Dan sektor kesehatan yang masih bergelut dengan masalah stunting.
“Kita liat pendidikan, itu nyata sekali, tiap tahun kita bermasalah, kemudian yang kedua masalah kesehatan, stunting masih masalah besar bagi kita, sampai kita adalah salah satu provinsi terbesar masalah stunting nasional, pada ujungnya ini adalah masalah kemiskinan,” bebernya.
Di Akhir, dirinya menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif harus berada pada tiga titik, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Karena hal tersebut merupakan tolak ukur dari United Nation Development Program. (Rd/Adv/DPRDKaltim)
