HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sebanyak 23 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim mendapat rapor merah atas realisasi APBD 2023. Untuk meningkatkan realisasi anggaran, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, berencana melakukan evaluasi kinerja 23 OPD yang serapang anggarannya rendah.
Upaya Pj Gubernur itu mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menilai, hal itu perlu segera dilakukan untuk memacu kerja OPD di Kaltim agar dapat bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat.
“Saya setuju Pj Gubernur kasih raport merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” tegas Ananda Emira Moeis.
Untuk itu, legislator yang akrab disapa Nanda ini mengingatkan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 mencapai angka fantastis sebesar Rp 25,32 Triliun. Harusnya hal itu bisa menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi dalam pelayanannya terhadap masyarakat.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” imbuhnya.
Politisi PDIP itu menambahkan bahwa anggaran besar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Maka itu, Nanda berharap pemerintah bisa melihat bahwa kehadiran APBD itu sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai. Kan sayang. Ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tandasnya.
Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar maksimal Pj Gubernur Kaltim sendiri akan berencana memberi pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD di Kaltim. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
