HarianBorneo.com, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan terus menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim). Gagasan agar Perusahaan Daerah (Perusda) mendirikan SPBU mulai mencuat sebagai solusi alternatif.
Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Jahidin yang angkat bicara dengan pandangan yang optimis namun realistis mengenai langkah tersebut.
“Bisa jadi ini solusi yang layak untuk dicoba nantinya,” jelas Jahidin.
Jahidin menjelaskan bahwa upaya ini berpotensi mengurai simpul persoalan distribusi BBM yang selama ini membelit masyarakat di Kaltim.
Dirinya menekankan bahwa keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada sinergi antar elemen pemerintahan. Bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi hingga kabupaten dan kota.
“Ini terlepas dari kebijakan siapa. Kita lihat nanti siapa Gubernur yang baru,” ungkapnya.
Bagi Jahidin, kebijakan semacam ini tak bisa bergerak sendirian tanpa dukungan DPRD dan mitra strategis lainnya.
Menurutnya, DPRD harus berperan aktif, menjadi bagian dari motor penggerak kebijakan yang akan dirancang dan diimplementasikan.
“Semua harus bersinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tambah Jahidin dengan nada yang menegaskan pentingnya kolaborasi.
Lebih lanjut kata Jahidin, sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Samarinda, dirinya percaya bahwa solusi yang diciptakan dengan melibatkan berbagai pihak akan lebih kokoh dan berjangka panjang.
“Itu kan satu mata rantai tidak terpisahkan untuk menentukan kebijakan pelayanan pada masyarakat,” pungkasnya. (Rd/Adv/DPRDKaltim)
