Polemik Ganti Rugi Lahan IKN, DPRD Kaltim Harap Pemerintah Bisa Tuntaskan

- Jurnalis

Minggu, 26 Februari 2023 - 06:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane. (Foto: Ist)

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Proses ganti rugi lahan pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) nampaknya menemui jalan terjal. Hal ini terjadi karena beberapa masyarakat yang bermukim di Kecamatan Sepaku menilai pembayaran pembebasan lahan terlalu kecil, sehingga banyak dari mereka yang menolak besaran biaya pembebasan lahan.

Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane mendorong kepada pemerintah bisa menuntaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat terhadap besaran nilai pembebasan lahan sesuai dengan harga pasar saat ini.

“Pemerimtah perlu duduk bersama dengan menghadirkan tim appraisal (taksiran nilai) yang dibentuk pemerintah. Karena bisa jadi menurut pemerintah sudah pas namun tidak bagi pemilik lahan,” ucap Mimi, Minggu (26/2).

Baca Juga :  DPRD Kaltim Minta Pemerintah Turunkan Harga Bahan Pangan yang Masih Melambung

Untuk sementara, kata Mimi, persoalan ini sedang dijembatani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan disampaikan kepada pemerintah pusat berkaitan dengan aksi penolakan yang dipasang melalui spanduk.

Sekretaris Fraksi PPP ini menyatakan, seharusnya Badan Otorita dapat menggunakan jasa tim appraisal sebagai tim independen yang akan menghitung nilai besaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik masyarakat serta menjelaskan seperti apa metode penilaiannya, sehingga masyarakat paham.

“Perhitungan tim appraisal tentunya memiliki landasan pertimbangan yang begitu jelas terhadap nilai yang dikeluarkan,” tekannya.

Selain itu, Mimi mendorong Badan Otorita menghadirkan tim appraisal untuk menimbang dan menjelaskan metode penilaian harga tanah tersebut dalam melakukan proses ganti rugi lahan yang ada di IKN, sehingga kejadian masyarakat melakukan penolakan karena nilainya terlalu kecil ini tidak terjadi.

Baca Juga :  Gelar Sosraperda Perlindungan UMKM, Subandi Sambangi Warga Sungai Kunjang

Menurutnya, penolakan masyarakat terhadap besaran ganti rugi lahan yang terbilang murah merupakan pendapat yang cukup relatif, sehingga usulannya dinilai tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Ia juga mengharapkan kepada masyarakat lebih legowo mana kala hasil negosiasi antara Pemerintah Daerah dengan pusat setelah menurunkan tim appraisal ternyata mendapatkan nilai tanah yang kurang lebih sama, karena penilaian tersebut sudah dilakukan pengkajian yang cukup dalam.

“Kami yakin kalau appraisal yang bergerak sudah sesuai perhitungan, dan mereka tim independen tidak bisa diintervensi,” tandasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kamis, 4 Juli 2024 - 18:20 WIB

Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Senin, 1 Juli 2024 - 17:32 WIB

Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar Berjalan Menuju Penyelesaian Tahun 2025

Berita Terbaru

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB