HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyoroti rendahnya minat anak-anak di sekitar wilayah perusahaan untuk melanjutkan pendidikan.
Dirinya menyebut banyak anak usia SMP yang lebih memilih membantu orang tua untuk mendapatkan penghasilan ketimbang melanjutkan sekolah.
“Alasan sederhananya anak SMP banyak yang tidak mau sekolah karena lebih baik bantu orang tua dapat duit daripada sekolah,” jelas Salehuddin.
Sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan, Salehuddin berencana membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Muara Kaman dan Kota Bangun.
Menurutnya, di wilayah tersebut sudah ada sekolah menengah pertama (SMP), namun belum ada SMA, meski terdapat ribuan karyawan perusahaan beserta keluarga mereka yang tinggal di sana.
“Di sana ada ribuan karyawan dan anak-anaknya cukup banyak, tetapi SMA belum ada. Yang mau kita bangun ini SMAnya,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Saleh ini menyoroti peran penting orang tua dalam mendorong anak untuk bersekolah. Banyak orang tua, menurutnya, kurang mendukung anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan, sehingga mereka merasa lebih nyaman bekerja dan membantu keluarga.
“Mereka lebih memilih bantu orang tua dan mendapatkan uang daripada sekolah. Bisa dibilang, mereka sudah terlalu nyaman,” terangnya.
Sebagai salah satu solusi, Saleh mengusulkan pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Dirinya mengusulkan model sekolah berasrama seperti yang diterapkan di SMAN 3 Tenggarong. Menurutnya, pemerintah bisa menanggung biaya asrama, sehingga meringankan beban orang tua.
“Kalau di Malaysia, sekolah yang jauh dari rumah dibangunkan asrama, kemudian biayanya dibayarkan oleh pemerintah. Seperti di SMAN 3 Tenggarong mulai tahun ini, kita dorong agar pembiayaannya oleh pemerintah provinsi, bukan lagi oleh orang tuanya,” tuturnya.
Lebih lanjut kata Saleh, pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam upaya pemerataan pendidikan. Dirinya mengapresiasi sejumlah perusahaan yang telah berkontribusi, seperti membantu pembebasan lahan dan pembangunan sekolah.
“Beberapa daerah ada perusahaan yang membantu pembebasan lahan dan pembangunan sekolah. Untuk mengatasi pemerataan pendidikan di Kaltim, kita butuh kerja sama dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” ucapnya.
Terakhir, sebagai anggota DPRD, Saleh berkomitmen untuk terus menyuarakan permasalahan ini dan memastikan informasi yang diperlukan tersampaikan kepada dinas terkait, demi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kaltim, terutama di wilayah terpencil dan sekitar perusahaan. (Rd/Adv/DPRDKaltim)
