HarianBorneo.com, SAMARINDA – Langkah yang diambil Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan transisi pemerintahan menuai pro dan kontra dari masyarakat Benua Etam.
Sejak dilantik Oktober 2023 silam hingga jalannya pemerintahan pada April 2024 ini, sejumlah tokoh masyarakat Kaltim mencermati apa yang telah dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik.
Kebijakan-kebijakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mendapat reaksi Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK). Bahkan surat resmi dilayangkan oleh pihak FSTMK kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menarik penugasan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Seno Aji turut menanggapi hal ini. Ia menilai, jika ia dan juga lembaga yang dipimpinnya tidak melihat jika representatif masyarakat Kaltim.
“Saya tidak melihat bahwa FSTMK representatif masyarakat kaltim. Dan masyarakat Kaltim juga tidak merasakan dampaknya,” ujar Seno sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, dalam posisi banyaknya kalangan tokoh masyarakat menginginkan hengkangnya Pj Gubernur Kaltim dari tanah Mulawarman, Seno Aji justru mengajak seluruh komponen masyarakat Kaltim untuk terus mendukung Pj Gubernur Kaltim hingga akhir masa jabatannya.
“Jadi saya pikir sebaiknya justru kita sebagai masyarakat Kaltim mendukung PJ Gubernur Kaltim sampai akhir masa jabatan yang tinggal beberapa bulan dari pada ngabisin baterai,” tutupnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)
