HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sebanyak 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim mendapat rapor merah. Hal itu diperoleh karena daya serap anggaran mereka yang rendah.
Rendahnya realisasi anggaran 23 OPD tersebut mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap membuktikan bahwa belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat.
“Kita sudah menyepakati pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik berupa proyek maupun kegiatan lain. Tapi kalau daya serapnya rendah, Ini tentu berdampak pada penundaan hak warga,” tegas Samsun.
Samsun menerangkan bahwa OPD yang memiliki serapan anggaran rendah, antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Melihat bidang yang ditangani dua OPD tersebut, kedua dinas itu memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Meski demikian, Samsun memilih untuk melihat lebih jelas kendala yang dialami OPD dalam menyerap anggaran yang tersedia.
“Kami harus evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” sebutnya.
Regulasi yang tidak memungkinkan, ujar Samsun, harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Politisi PDIP ini menyebutkan, faktor lain penyebab penyerapan anggaran yang rendah yaitu perencanaan kegiatan yang belum matang.
“Perangkat-perangkat daerah juga diminta memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya, barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Samsun meminta sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah untuk segera memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
