Sidak Pansus IP DPRD Kaltim Ke Kawasan IKN, Temukan Operasi Tambang Batubara Ilegal

- Jurnalis

Jumat, 10 Maret 2023 - 00:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim saat melakukan sidak pada salah satu area 21 IUP Palsu di sekitar kawasan IKN Nusantara. (Foto: Ist)

Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim saat melakukan sidak pada salah satu area 21 IUP Palsu di sekitar kawasan IKN Nusantara. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, PENAJAM PASER UTARA – Satu-persatu perusahaan yang tercantum dalam 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Palsu yang diterbitkan Pemprov Kaltim didatangi oleh Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim.

Kali ini giliran lokasi pertambangan batubara milik PT Tata Kirana di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang disidak oleh Pansus IP DPRD Kaltim pada Rabu (8/3). Wakil Ketua Pansus, Muhammad Udin menuturkan, berdasarkan temuannya pihaknya di lapangan, dapat dipastikan segala aktivitas perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kaidah pertambangan.

Mulai dari pelaksanaan jalan angkutan tambang atau hauling yang tidak menggunakan jalan khusus, hingga temuan tumpukan batu bara yang telah dikemas dalam karung menguatkan dugaannya terhadap aktivitas tambang ilegal dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Meski demikian, kami tidak sampai ke lokasi yang lebih dalam karena cuaca tidak memungkinkan. Jadi hanya sampai di jembatan timbang. Di sana terlihat kalau aktivitas mereka itu tidak sesuai dengan kaidah pertambangan,” kata Udin, Jumat (10/3).

Politisi Golkar ini lebih cenderung menyoroti aktivitas distribusi batubara menggunakan jalan umum sebagai jalur hailingnya. Tentu hal ini berdampak bagi seluruh masyarakat yang sama-sama menggunakan jalan tersebut.

Sayangnya keluhan masyarakat terhadap jalan sebut Udin dianggap angin lalu dan tidak digubris sama sekali oleh pihak perusahaan.

“Ini sangat merugikan bagi daerah dan juga masyarakat sekitar,” tegasnya.

Dari temuan yang ada, pansus akan melaporkan kepada aparat penegak hukum agar aktivitas tambang ilegal itu segera mendapatkan tindakan yang tegas, sembari pihaknya menelusuri dalang dibalik kasus 21 IUP palsu. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:12 WIB

Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB