HarianBorneo.com, SAMARINDA – Guna mewujudkan mimpi Samarinda bebas banjir, Pemkot Samarinda terus melakukan dengan berbagai stakeholder. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim.
Wali Kota Andi Harun menyambut baik pertemuan antara pemerintah kota dengan Dinas PUPR-Pera Kaltim yang diwakili oleh Kabid Sumber Daya Air (SDA) Runandar di Balaikota Samarinda, Rabu (19/10/2022) kemarin.
Pertemuan tersebut diketahui membahas progres penanggulangan banjir di Samarinda pada 2022 ini serta rencana kegiatan untuk 2023 mendatang.
Kepada awak media, Runandar menyebut, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) misalnya, tak terasa sejak dimulai 2019 silam pengerjaannya kini telah mencapai 70 persen.
“Tahun ini sisanya hampir 6 kilometer lagi untuk dinormalisasi (dari panjang total SKM sekitar 17 kilometer). Kami menunggu penyelesaian masalah sosial,” ungkapnya.
Runandar memaparkan, normalisasi SKM dilakukan mulai dari hilir ke hulu, dan terkini sudah mencapai segmen Bengkuring. Namun, ada sejumlah wilayah di hilir yang belum dinormalisasi lantaran masih terkendala masalah sosial. Seperti misalnya di seberang segmen Ruhuirahayu – Gang Nibung.
“Itu akan berlanjut lagi tahun ini. Kemudian, kami target juga yang di Tarmidi harusnya November ini. Tapi masih menunggu masalah sosial, memang tak semudah membalikan telapak tangan,” ujarnya.
“(Normalisasi SKM) secara umum ada penyempitan-penyempitan, terutama di Tarmidi, ada bottleneck di situ, mungkin kalau kita lihat sungai besar mengecil di situ. Jadi menghambat aliran ke muara Sungai Mahakam,” sambungnya.
Memang, banjir di Samarinda dikatakan Runandar tak bisa tuntas sepenuhnya. Hanya saja, banjir bisa ditangani untuk lebih cepat surut. Sebab itu, ia juga mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tak membuang sampah sembarangan, lantaran banyak temuan pihaknya drainase perkotaan yang tersumbat.
“Yang biasanya genangan banjir terjadi selama dua hari, setelah ditangani surut dalam 3 jam. Kalau di perkotaan banjir, itu karena drainase tersumbat, misalnya ada ban mobil,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa pihaknya akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sebab dalam rencana ini, Pemkot Samarinda hanya akan berfokus pada pembebasan lahan dan dampak masalah sosial.
Ia menyebut, Pemkot Samarinda bertanggung jawab terhadap ganti rugi lahan bagi masyarakat yang memiliki alas hak berupa sertifikat pemilik atas bangunan, termasuk dampak sosial berupa pemukiman warga yang berdiri di atas tanah negara maupun sempadan sungai.
“Kalau ada alas hak kita hitung per meter, kalau bangunan berdiri di atas tanah negara atau semapdan sungai kami akan beri dana kerohiman (santunan),” ujarnya, Kamis (19/10/2022).
Terdekat, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu, penyelesaian masalah sosial menyasar segmen Tarmidi di Jalan Kehewanan. Pemkot tengah melakukan pendataan pemilik bangunan.
“Karena sebagian di sana bukan pemilik asli. Ada juga (bangunan) yang sudah dibebaskan tapi dipindah tangankan. Ini kita cek satu-satu. Kita menerapkan asas hati-hati dalam mengelola keuangan,” jelasnya.
Andi Harun menekankan, penanggulangan banjir di Samarinda akan terus diseriusi Pemkot Samarinda. Jika sejumlah masalah sosial tak selesai pada 2022 ini, maka akan dilanjutkan pada 2023 hingga 2024 mendatang.
“Jadi kita minta juga kesukarelaan warga dalam terlibat penangan banjir,” pungkasnya.(Rf/Adv)
