HarianBorneo.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menghadiri forum lintas perangkat daerah yang digelar untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026. Forum yang berlangsung pada Rabu (23/04/2025) ini mengangkat tema peningkatan taraf pendidikan masyarakat di Kalimantan Timur.
Acara yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Yusliando, tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Biro Kesra Prov. Kaltim, Dasmiah, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, serta Ketua Tim Transisi Percepatan Pembangunan Kaltim, Rusmadi Wongso, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.
Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terhadap substansi Rancangan Awal RENSTRA 2025-2029 dan RENJA PD 2026, dengan fokus pada pencapaian output utama yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang, terutama terkait peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Syahariah Mas’ud memberikan perhatian khusus pada pencapaian indikator makro pembangunan yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Sebagai anggota Komisi IV, yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan, ia menyampaikan pentingnya program-program yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
“Keberhasilan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, akan dilihat dari kinerja indikator makro pembangunan, termasuk sektor pendidikan. Kami dari Komisi IV akan terus memantau dan memastikan bahwa program-program pendidikan berjalan dengan baik dan IPM mengalami peningkatan,” ujar Syahariah.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan DPRD, khususnya Komisi IV, dalam pembahasan program-program pembangunan daerah yang berkaitan dengan pendidikan. Ia mengungkapkan kekritisan terhadap kurangnya partisipasi DPRD dalam beberapa pembahasan sebelumnya, dan berharap ke depannya semua pihak akan lebih dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Program-program seperti Gratis Pol dan lainnya harus berjalan sejalan dengan Komisi IV DPRD Kaltim. Kami juga berharap bahwa program-program yang terkait dengan pendidikan dan kebijakan lainnya dihadirkan dan dibahas bersama oleh Komisi I dan Komisi IV,” tegasnya.
Syahariah Mas’ud berharap agar forum semacam ini dapat terus mengedepankan keterlibatan semua pihak, termasuk DPRD, dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan efektif. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
