HarianBorneo.com, SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyoroti lemahnya penyelarasan program antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi menyeluruh.
“Selama ini program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga kabupaten dan kota. Padahal seharusnya hal ini bisa disinkronkan sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Politisi asal daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu menekankan pentingnya sinergi sejak awal demi mencegah tumpang tindih kegiatan serta pemborosan anggaran pembangunan daerah.
Ia mendorong agar rapat koordinasi (rakor) rutin antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim dijadikan agenda wajib tahunan maupun triwulanan.
“Dengan perencanaan yang disinergikan sejak tahap awal, pembangunan daerah akan lebih terarah, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat riil,” jelasnya.
Menurutnya, rakor berkala akan menjadi solusi strategis dalam memastikan setiap program benar-benar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, dinilainya juga tak kalah penting dalam mendukung keberhasilan program-program unggulan Pemprov Kaltim.
“Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari swasta dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syarifatul mengingatkan bahwa turunnya kapasitas fiskal daerah dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun harus menjadi peringatan untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam penggunaan anggaran.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak,” tutupnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
