Tak Beri THR Kepada Pegawainya, Perusahaan Terancam Sanksi Denda 5 Persen

- Jurnalis

Kamis, 13 April 2023 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi. (Foto: Ist)

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawainya menjelang hari besar keagamaan, khususnya saat Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Atas dasar aturan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi mengingatkan kepada perusahaan agar segera memberikan THR kepada pegawainya paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemberian THR sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

“Setidaknya pemberian THR ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan. Metode pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing, serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya,” tegas Reza, Kamis (13/4).

Baca Juga :  Penyusunan SOP Jadi Agenda Rakor Dinas Pariwisata Kukar untuk Tingkatkan Kinerja

Mengutip Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, Reza memaparkan bahwa pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan. Pekerja atau buruh yang dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan pekerja atau buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

“Jadi saya berharap kepada pengusaha atau perusahaan supaya bisa menunaikan kewajiban mereka, yakni memberikan hak-hak dari teman- teman pekerja dalam hal ini THR,” imbuhnya.

Baca Juga :  Distanak Kukar Miliki Drone Seharga Rp 200 Juta Untuk Penyemprotan Lahan Pertanian

Terbitnya Surat Edaran (SE) M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh perusahaan. Juga Permenaker No. 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR.

“Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruhnya. Jadi pekerja dapat melapor ke Disnaker dan DPRD jika perusahaan atau pengusaha tidak memberikan THR,” pesannya.

Selain itu, Reza mengingatkan, pengusaha yang lalai memberikan THR dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM
Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 10:41 WIB

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Rabu, 3 Juli 2024 - 18:02 WIB

Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terbaru

(Foto: Ist)

Advertorial

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM

Selasa, 23 Jul 2024 - 10:41 WIB

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB