Terancam Sanksi dari Pemerintah Pusat, Bapemperda DPRD Kaltim Imbau Raperda RTRW Segera Disahkan

- Jurnalis

Jumat, 14 Oktober 2022 - 20:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rusman Ya'qub, Ketua Bapemperda DPRD Kaltim. (Foto: Ist)

Rusman Ya'qub, Ketua Bapemperda DPRD Kaltim. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pemprov Kaltim terancam terkena sanksi dari pemerintah pusat jika tidak segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim Tahun 2022-2024.

Hal ini diutarakan oleh, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub.

Rusman Ya’qub menambahkan, ancaman sanksi ini disampaikan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia di Mamuju, Sulbar beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Siap-Siap, Kukar Akan Jadi Destinasi Wisata Favorit Berkat IKN Nusantara

“Kaltim menjadi salah satu provinsi yang masuk prioritas penyelesaian RTRW oleh pemerintah pusat. terlebih Kaltim merupakan bagian dari IKN. DPRD Kaltm melalui pansus sendiri memang membahas secara intens dan berharap bisa selesai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/10/2022)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengundang Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim untuk mengikuti rapat koordinasi pada tanggal 17 Oktober terkait penyelesaian RTRW.

“Nanti akan dipertemukan langsung dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ini positif karena lebih efesien dan akan menemukan banyak solusi,” katanya.

Baca Juga :  Lakukan Sosraperda Tentang UMKM, Novi Marinda Putri Sambangi Masyarakat Loa Bakung

“Apabila kemudian tidak ada kesepakatan maka sepuluh hari kemudian dibuat peraturan kepala daerah. Akan tetapi apabila tidak juga dibuat peraturan kepala daerah sepuluh hari kemudian pemerintah provinsi dan DPRD akan dipanggil untuk diberi penjelasan terkait sanksi yang diberikan,” tambah Politikus PPP itu.(Rf/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kamis, 4 Juli 2024 - 18:20 WIB

Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Senin, 1 Juli 2024 - 17:32 WIB

Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar Berjalan Menuju Penyelesaian Tahun 2025

Berita Terbaru

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB