Terkendala Fasilitasi Kemendagri, Komisi III Usulkan Penambahan Masa Kerja Pencabutan 2 Perda

- Jurnalis

Kamis, 2 Maret 2023 - 06:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkendala Fasilitasi Kemendagri, Komisi III Usulkan Penambahan Masa Kerja Pencabutan 2 Perda. (Foto: Ist)

Terkendala Fasilitasi Kemendagri, Komisi III Usulkan Penambahan Masa Kerja Pencabutan 2 Perda. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI belum turun, Komisi III DPRD Kaltim mengusulkan penambahan masa kerja selama tiga bulan untuk membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pencabutan dua Perda, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, serta Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, fasilitasi Kemendagri ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum bisa dibahas ke tingkat persetujuan. Penambahan masa kerja 3 bulan ini diusulkan supaya pembahasan pencabutan dua Perda ini tidak diperpanjang terus-menerus.

Baca Juga :  Laila Fatihah Respon Sola Rencana Peralihan Lubang Tambang Menjadi Tempat Wisata

“Fasilitasi ini produknya berupa koreksi, saran atau hal lainnya. Yang jelas draftnya sudah selesai dan sudah kami serahkan ke Kemendagri. Karena yang minta persetujuan fasilitasi itu dari Pemda lewat biro hukum, Jadi kita menunggu informasi dari mereka saja,” ungkap Sutomo Jabir, Kamis (2/3).

Politisi PKB ini meyakini bahwa proses fasilitasi diperkirakan tidak akan memakan waktu lama karena pihaknya hanya mencabut dua Perda tersebut karena tidak relevan lagi dengan peraturan di atasnya. Apabila tidak dicabut, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi Pemprov Kaltim lantaran berbenturan dengan Undang-Undang di atasnya.

Baca Juga :  Guntur Tanggapi Soal Wacana Rumah Tua Jadi Kantor Kelurahan

Selain itu, fasilitasi ini juga dilakukan untuk mencari celah aturan baru agar Pemprov Kaltim tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap kedua aturan yang dicabut.

“Mungkin itu yang membuat lama karena celah itu harus ditelusuri lintas kementerian. Penilaian kita ini kan kementerian mengambil alih tetapi di daerah tidak maksimal mereka melaksanakan pengawasan. Mereka tidak bisa melihat secara detail apa yang terjadi di sini. Sehingga kita berharap sebagian kewenangan itu tetap diberikan ke provinsi, karena kita yang tahu persis keadaannya” pungkasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kamis, 4 Juli 2024 - 18:20 WIB

Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Senin, 1 Juli 2024 - 17:32 WIB

Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar Berjalan Menuju Penyelesaian Tahun 2025

Berita Terbaru

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB