HarianBorneo.com, SAMARINDA – Tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) masih terus digodok oleh DPRD Kaltim. Ketiganya yakni Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat, dan terakhir Pengarusutamaan Gender.
Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyampaikan, semula terdapat 11 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah dicanangkan DPRD Kaltim untuk dibahas dan selesai pada tahun ini.
“Tetapi ada satu ranperda yang akan dibahas tahun depan karena masih ada data yang kurang lengkap. Sehingga kami menargetkan 10 ranperda selesai pada tahun ini. Sekarang tujuh sudah selesai, tinggal tiga lagi yang tengah digodok pansus maupun komisi,” ucap Rusman, Kamis (2/11).
Politisi PPP ini menegaskan, pansus dan komisi yang membahas ketiga ranperda tersebut telah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan pembahasan produk hukum yang mereka buat pada tahun ini. Hal itu dapat terlihat dari beberapa pansus dan komisi yang telah memasuki tahap finalisasi draft ranperda yang mereka godok.
“Kami optimis target 10 ranperda dalam Propemperda yang kita canangkan di tahun 2023 dapat tercapai,” tegas Rusman.
Upaya percepatan penyelesaian pembentukan ranperda ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diketahui bahwa pasca laporan akhir disampaikan pada rapat paripurna, ranperda yang terlah disepakati akan dibawa ke Kemendagri untuk proses fasilitasi.
“Ya dari Kemendagri juga mungkin bisa dipercepat karena pembahasan raperda ini di target sampai pertengahan November. adi kita optimis bisa rampung sebelum pergantian tahun,” tandasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
