HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.
“Silpa yang besar ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang harus segera diperbaiki,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Hamas ini mengungkapkan bahwa program-program yang direncanakan dalam visi-misi pemerintah, serta yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), harus lebih terarah dan terukur.
Menurutnya, besarnya angka Silpa ini mencerminkan banyaknya program yang belum berjalan optimal, serta adanya ketidakefektifan dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Perencanaan dan eksekusi program harus lebih matang. Banyak program yang tidak berjalan maksimal, ini jelas menunjukkan bahwa evaluasi kinerja SKPD perlu dilakukan dengan serius,” terang Hamas.
Lebih lanjut kata Hamas, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Agar anggaran yang telah dialokasikan bisa digunakan secara optimal.
Dirinya menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan keuangan yang ada.
“Anggaran yang sudah disetujui dalam APBD seharusnya bisa terealisasi dengan baik. Masyarakat sudah menaruh harapan besar, dan kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan tepat,” sebutnya.
Hamas juga menerangkan bahwa dengan anggaran yang besar dan harapan masyarakat yang tinggi, dirinya berharap agar pemerintah daerah segera mengatasi masalah pengelolaan anggaran agar Silpa yang terakumulasi tidak terus berulang di masa yang akan datang.
“Semoga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan pada periode kepemimpinan Gubernur Kaltim 2025-2030 mendatang,” tandasnya. (Rd/Adv/DPRDKaltim)
