HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, menolak dengan tegas keinginan pemerintah pusat menghapus semua tenaga honorer. Menurutnya, DPRD Kaltim menolak penghapusan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltim, sesuai dengan kebijakan Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor.
Politisi PKB ini menegaskan, seperti yang diketahui bersama, Isran Noor yang menjabat sebagai Gubernur Kaltim periode 2018-2023 itu menjadi pionir di kalangan kepala daerah seluruh Indonesia yang menolak penghapusan tenaga honorer.
“Bahkan beliau (Isran Noor) sudah menegaskan bahwa tidak ada satupun tenaga honorer yang akan dihapus di Kaltim. Itulah yang kami pegang hingga saat ini,” tegas Jahidin.
Jahidin menyatakan, keputusan mantan orang nomor satu di Benua Etam itu dirasa sangat efektif dan menuai dukungan. Mengingat banyak sekali tenaga honorer di Kaltim yang sudah mengabdi cukup lama di lingkungan pemerintahan dan memiliki keluarga yang harus ditanggung.
“Kalau kita berhentikan mereka, ke mana mereka mencari pekerjaan. Karena jika usianya sudah 40 ke atas, sangat sulit untuk mencari pekerjaan lain, bahkan perusahaan swasta pun berpikir untuk merekrut. Otomatis keputusan ini akan meningkatkan jumlah pengangguran,” tutur Jahidin.
Jahidin mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak perlu khawatir dengan beban anggaran untuk pembayaran gaji tenaga honorer di Kaltim, karena anggaran APBD Kaltim selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan itu dapat digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer.
“Seperti yang diketahui, anggaran APBD Kaltim itu kan cukup meningkat, jadi kalau pemerintah pusat tidak mampu, kami masih mampu kok,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jahidin berharap bahwa gubernur berikutnya yang akan memimpin Kaltim juga bisa mengikuti kebijakan Isran Noor yang tidak akan menghapus tenaga honorer.
“Saya kira gubernur berikutnya juga, baik Pj Gubernur sekarang maupun yang akan datang harus mengikuti arahan gubernur, karena itu merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh beliau,” tandasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
