HarianBorneo.com, SAMARINDA — Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan publik. Kalekale Kalimantan Timur (KKT) bersama Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (28/5), menyuarakan keresahan mereka terhadap lambannya pembangunan di daerah perbatasan tersebut.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, langsung menemui para demonstran. Ia didampingi oleh beberapa anggota Komisi III DPRD Kaltim, di antaranya Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Sejumlah personel keamanan dari Polresta Samarinda juga terlihat berjaga di sekitar Gedung E DPRD Kaltim selama aksi berlangsung.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama. Mereka meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya secara optimal terhadap proyek-proyek pembangunan, khususnya di Mahakam Ulu. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan jalan darat yang memadai dan aman, agar seluruh wilayah—termasuk Long Apari dan daerah perbatasan—dapat merasakan manfaat program “Gaspol” dari Gubernur Kaltim tanpa diskriminasi.
Demonstran juga mendesak agar anggaran proyek di Mahakam Ulu dikelola secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah proyek bermasalah serta menjamin kualitas hasil pembangunan. Selain itu, mereka menuntut pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai bentuk penguatan identitas dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
Tuntutan lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, guna mendorong kemandirian masyarakat Mahakam Ulu.
Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan di Mahakam Ulu.
“Dengan pertemuan hari ini, harapan saya ini menjadi agenda supaya kita bekerja. Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program Gaspol sangat penting, dan kesehatan di sana sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Hamas ini juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim sepenuhnya mendukung aspirasi Formas PM dan warga Mahakam Ulu yang memperjuangkan hak-hak mereka.
Dukungan serupa disampaikan oleh Anggota Komisi III, Jahidin. Ia menyatakan, “Dari sekian triliun anggaran untuk provinsi, kita sebarkan ke 10 kabupaten/kota. Tetapi Insya Allah, Mahakam Ulu kita berikan skala prioritas. Meski kabupaten termuda, kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” tegasnya.
Menutup pertemuan, Hamas kembali menekankan bahwa DPRD Kaltim selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan siap untuk menindaklanjuti masukan yang disampaikan.
“Kami mengapresiasi Formas Peduli Mahakam Ulu karena ini merupakan aspirasi penting. Kami tidak menutup mata terhadap tantangan di Mahakam Ulu dari isolasi wilayah, infrastruktur, kesulitan air dan listrik, hingga bencana banjir,” katanya.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti masukan ini. Insya Allah, dalam APBD Perubahan 2026, beberapa persoalan akan kita pecahkan bersama. Ini janji kami dan akan kami jadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM,” pungkas Hamas. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
