HarianBorneo.com, SAMARINDA – Keberadaan anak jalan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) di Kota Samarinda hingga kini menjadi masalah yang tak pernah habis. Mereka akan terus ada, selama kebiasaan masyarakat yang masih suka memberi tak pernah hilang. Hal ini mendapat sorotan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Ahmad Vanazda.
Sehingga Pemkot Samarinda melalui Satpol PP Samarinda berupaya untuk mengusulkan penambahan personel maupun anggaran untuk penjagaan di setiap persimpangan jalan. Sebab cara ini dianggap ampuh untuk melakukan pengawasan terhadap anjal dan gepeng.
Di satu sisi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda juga mengusulkan untuk menambah CCTV, yang juga bisa digunakan untuk memantau penyebaran anjal dan gepeng. Usulan ini dibahas dalam pertemuan Komisi I DPRD Samarinda bersama instansi tersebut.
Ia mengakui bahwa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki usulan penambahan anggaran. Khususnya dari Satpol PP ada mengusulkan penambahan anggaran, untuk memaksimalkan operasional, saat personelnya diturunkan untuk berjaga di setiap persimpangan.
“Lalu dari Kominfo juga mengusulkan untuk penambahan CCTV untuk pengawasan penegakan aturan pemerintah,” ujar Politikus PDIP ini.
Padahal seharusnya salah satu OPD saja yang mengusulkan, sehingga dalam rapat tersebut diminta untuk melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Sehingga tidak ada anggaran mubazir yang diusulkan dengan tujuan yang sama.
“Harusnya kan bisa dikoordinasikan dulu, mana usulan yang lebih efektif,” ujarnya.
Selebihnya ia juga mengakui saat ini penegakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan memang masih minim. Terlebih masih banyak yang tak segan memberi upah kepada anjal dan gepeng.
“Dan seharusnya dinas pun harusnya jangan saling lempar tanggung jawab, harusnya saling kerja sama,” demikian Vananza. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
