HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husein meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengevaluasi kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor bagi murid.
Walaupun, kasus kecelakaaan di Kota Samarinda cukup tinggi, membuat Disdikbud Kota Samarinda mengeluarkan edaran larangan membawa kendaraan ke sekolah.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, hanya saja Sani menekankan perlunya evaluasi mendalam atas dampak dan kendala yang mungkin timbul.
“Memang benar keselamatan siswa adalah hal yang sangat penting, kita perlu mempertimbangkan solusi yang lebih bijak,” kata Sani.
Sehingga aturan ini dinilai dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi orang tua yang memiliki kesibukan bekerja dan kesulitan mengatur waktu untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah.
Sani memahami urgensi keselamatan di jalan raya, namun ia juga menyoroti kendala yang dihadapi orang tua dalam mematuhi kebijakan tersebut. Dalam pandangannya, solusi yang lebih terpadu perlu ditemukan agar kebijakan ini tidak memberatkan orang tua yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita perlu memahami kompleksitas situasi. Keselamatan memang penting, tetapi kita juga harus mempertimbangkan tantangan yang dihadapi orang tua sehari-hari. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menemukan pendekatan yang seimbang dan adil,” ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sani menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas kehidupan sehari-hari orang tua. Meskipun memahami bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama, ia berpendapat bahwa kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis solusi mungkin dapat menjadi alternatif yang lebih baik.
Dalam konteks ini, kritik Sani menggarisbawahi pentingnya menggabungkan aspek keselamatan dengan kenyamanan serta tantangan praktis yang dihadapi orang tua dalam kebijakan pendidikan.
“Kita juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan beban tambahan bagi orang tua yang sudah berjuang keras. Evaluasi dan dialog lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencapai kesepahaman yang lebih baik,” demikian Sani. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
