HarianBorneo.com, SAMARINDA – Fenomena pungutan liar (pungli) dari juru parkir (Jukir) liar terus terjadi di Samarinda. Tak jarang keberadaan mereka juga kerap meresahkan masyarakat lantaran memungut lebih dari tarif yang ditentukan selama ini.
Melihat hal ini Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian Noor mengingatkan kepada Pemkot Samarinda khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) agar bisa melakukan pembinaan.
Pasalnya keberadaan jukir liar di Samarinda sangat sulit untuk dihilangkan, terlebih jumlahnya juga tidak terdata dengan pasti. “Makanya mereka itu harusnya dibina dan diarahkan,” ujar Sopian, Senin (20/11/2023).
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengakui selama ini sudah banyak masyarakat yang dirugikan. Tak jarang helm pengendara motor masih hilang, meskipun sudah membayar lebih.
“Padahal seharusnya itu masuk retribusi parkir tepi jalan, makanya saya prihatin dengan ini,” tuturnya.
Di satu sisi profesi jukir menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, sehingga sudah seharusnya mendapatkan pembinaan. Dirinya melihat jika ini dibina dengan baik, bukan tidak mungkin akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dan tentunya bisa mendukung pembangunan kota ini kalau retribusinya masuk ke kas daerah, makanya mereka harus dibina, dikasih seragam agar bisa melayani masyarakat dengan baik,” tutup Sopian. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
