HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara (IKN) Nusantara hingga saat ini terus melakukan pembenahan, baik fisik maupun non fisik seperti SDM hingga urusan sosial untuk mempersiapkan diri ketika IKN RI sudah berpindah di Kaltim.
Samarinda sebagai segitiga IKN, tentu menyiapkan segala sesuatunya agar Samarinda benar-benar berubah wajahnya, menjadi kota yang nyaman dihuni masyarakat termasuk mengantisipasi urbanisasi.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti Menanggapi, kesiapan masyarakat Kota Samarinda belum maksimal untuk menyambut IKN.
“Iya karena apa masyarakat itu terbiasa pemerintah punya program baru ikut tapi , kalo pemerintahnya diam diam aja ya sudah diam,” Ungkapnya Selasa (21/11/2023).
“Yang ini yang harusnya memangnya kita giatkan baik melalui kepedulian, sekarang sih patutnya mereka bisa melalui pendidikan kan ada yayasan-yayasan yang di didirikan oleh masyarakat tetapi juga jangan lupa aturan yang penting itu sebenarnya regulasi pusat bisa diimplementasikan di daerah nanti diikuti dengan Perda dan SK walikota dll,” tambahnya.
Puji menghimbau, kepada pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi supaya masyarakat percaya dengan program-program pemerintah salah satunya dengan pembangunan probebaya untuk menyiapkan SDM.
“Walaupun hanya 30% tapi, itu disitu partisipannya sudah ada mengajak masyarakat untuk giat jangan malas, malas bergerak, malas berpendapat” ujarnya
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda ini menyampaikan, yang paling penting juga adalah kesiapan Kota Samarinda mulai dari kesiapan insfratruktur, dan yang paling utama adalah regulasi.
“Kedepannya bisa tidak mengikuti regulasi pusat untuk anggarannya, kalo anggaranya bagus dan tersedia sdmnya juga otomatis akan ikut naik,” tuturnya.
Ia pun mengungkapkan, IKN ini nanti akan membawa dampak positif untuk Kota Samarinda salah satunya adalah pembangunan yang tentu nantinya akan menguntungkan tetapi, dibalik dampak positif akan ada dampak negatifnya yaitu dengan taraf hidup yang pastinya akan naik
“Kita siap terhadap dampak negatifnya, berarti kemiskinan bisa nambah dong kan penduduknya makin banyak berarti sekolah harusnya di tambah,sdmnya juga,” tutupnya. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
