HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah perataan pendidikan di wilayah Kota Samarinda yang tengah dihadapi.
Salah satu permasalahan yang diungkitnya adalah ketidakmerataan sistem zonasi sekolah, terutama terkait keberadaan SMP Negeri di seluruh wilayah Kota Samarinda.
Puji menjelaskan bahwa dalam beberapa wilayah di Kota Samarinda, tidak terdapat SMP Negeri, sehingga sistem zonasi menjadi kendala bagi anak-anak yang ingin bersekolah di sekolah negeri. Hal ini membebani mereka karena wilayahnya tidak masuk dalam zonasi penerimaan murid baru di SMP yang diinginkan.
“Kita akan meminta zonasi itu lebih fleksibel kalau memang bisa, wilayah tli, wilayah kelurahan jawa ,itukan tidak ada smp negeri ,nh itu pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan harus melihat hal ini,” ujarnya pada Rabu (14/03/2024).
Lanjut Puji, ia mengaskan kepada Dinas Pendidikan agar bisa lebih fleksibel, sehingga anak anak tertentu dapat di akomodir untk masuk ke sekolah negeri selain jalur prestasi, sebab pemerataan pendidikan tetap harus ada di Kota Samarinda.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP, SMA yang di perlukan dan itu harus ada pemetaannya, itu harus ada desain besarnya jadi semua bisa merata, jangan sampai itu itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya, belum lagi masalah buku, sumbangan dll,” Tegasnya.
Puji menegaskan perlunya Dinas Pendidikan lebih fleksibel dalam menerapkan zonasi sekolah agar dapat mengakomodasi anak-anak tertentu untuk masuk ke sekolah negeri selain jalur prestasi. Dia menekankan pentingnya pemetaan yang jelas untuk memastikan pemerataan pendidikan di Kota Samarinda. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
