HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar menyoroti parkir liar yang belum terakomodir dengan baik oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan. Anhar menekankan pentingnya pemerintah mengelola sumber pendapatan seperti parkir dengan lebih optimal.
Menurut Anhar, meskipun mengatur parkir bisa menjadi tugas yang rumit, dengan komitmen yang kuat, pemerintah mampu mengkoordinirnya sehingga segala sesuatunya bisa tertata dengan baik.
Dia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada istilah parkir liar karena sebenarnya semua parkiran sudah diatur oleh pihak yang mengkoordinir, hanya saja pendapatan dari parkir tersebut masuk ke individu yang mengontrol parkir tersebut.
“karena begini orang mau memarkir sembarangan itu karena ada tempat dan ada yang mengkordinir, tidak mungkin parkir motor disitu tidak ada petugas nya, entah itu petugas nya resmi atau tidak resmi yang jelas motornya aman, itu dulu,” tegasnya
Anhar juga mengungkapkan pandangannya terhadap keamanan kendaraan yang terparkir, menyatakan bahwa harus ada imbalan meskipun tidak langsung masuk ke kas Pemerintah Kota Samarinda.
“Nah itu yang harus di cari, jangan sampai ada pembiaran itu, karena itu tadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan pihak pihak tertentu,” tutupnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
