HarianBorneo.com, SAMARINDA – Meskipun Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda telah diberikan fasilitas yang nyaman untuk berjualan, tantangan penataan tetap menjadi persoalan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin, menyoroti kesulitan dalam mengatur PKL, yang sebagian besar disebabkan oleh karakter masyarakat yang sulit diatur.
“karakter masyarakat kita ini terkadang diberikan lokasi salah satu tempat. Mereka itu mau diatur, Tapi kelanjutannya itu pasti susah diatur,” ujar Fuad.
Meskipun begitu, Fuad mendukung tindakan tegas dari pemerintah kota dalam menertibkan PKL demi kenyamanan masyarakat. Namun, ia juga menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur.
“Jadi kalau menurut saya, kalau dari pemerintah itu tegas dalam menyikapi soal pedagang kaki lima, ya kita sih setuju-setuju saja,” paparnya.
Fuad harap masalah tersebut dapat diatasi. Serta menyarankan agar PKL diberikan lokasi dan fasilitas fasilitas yang baik, sehingga PKL tersebut dapat beraktifitas dengan baik pula
“Kalau mau diberikan ruang, ya mungkin berikanlah tempat yang sekiranya itu baik. Dan mereka yang berjualan di situ harus satu koordinator,” tutupnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
