HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda.
Dengan berakhirnya masa jabatan Walikota, masih terdapat sejumlah proyek yang belum selesai, termasuk Teras Samarinda, terowongan, dan lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta proyek PDAM yang masih menggantung.
“Ini sudah masuk April dan melewati triwulan pertama. Pemkot seharusnya selalu melakukan peninjauan kembali. Agar kinerja OPD bisa lebih didorong dan pekerjaan selesai sesuai kesepakatan,” ujar Novan.
Novan juga menyoroti bahwa beberapa proyek infrastruktur telah mengalami perpanjangan masa kerja tanpa hasil yang memuaskan, seperti pembangunan Teras Samarinda dan LPJU. Dia juga menekankan bahwa meskipun swasta dapat membantu, ada tanggung jawab langsung dari pemerintah yang tidak boleh diabaikan.
Selain itu, dirinya juga menilai pentingnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti LPJU dan ketersediaan air bersih, yang seringkali terabaikan dalam bayang-bayang pembangunan mega proyek.
“Jangan hanya diserahkan kepada pihak swasta. Baik, cukup membantu. Tapi, ada hal-hal yang harus langsung ditangani oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dengan demikian, panggilan untuk evaluasi dan peninjauan kembali prioritas pembangunan menjadi penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dipenuhi dan pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
