HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti Sarana dan Prasarana (Sapras) khususnya di bidang pendidikan yang masih tidak sesuai kebutuhan. Menurutnya, banyak fasilitas fisik yang dinilai masih kurang mendukung dunia pendidikan.
“Yang paling utama kita kroscek terkait yang disampaikan waktu LKPJ, nah yang kita dapatkan datanya ternyata masih banyak sekolah – sekolah yang peralatan dan sarana prasarananya belum memenuhi standarisasi,” ujar Rohim.
Salah satu program prioritas Walikota Samarinda adalah program bantuan peralatan dan sarana untuk menunjang program belajar 12 tahun. Namun, data menunjukkan bahwa baru sekitar 50 persen sekolah yang menerima bantuan tersebut.
“Karena kan di situ enggak disebut berapa persen, tapi disebut bantuan sarana prasarana 12 tahun berarti seluruh sekolah, nah yang tahun 2023 itu kita kroscek datanya, kurang lebih baru 50 persen yang tersentuh dari bantuan itu,” ucapnya.
Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa belum seluruh sekolah memenuhi standar SNI untuk peralatan dan sarana pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.
“Soal pasar SNI mestinya ada dalam program prioritas, kan tunjangan pendidikan, mestinya sekolah itu yang diprioritaskan, karena disitu generasi muda kita terdidik,” pungkasnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
