HarianBorneo.com, TENGGARONG – Kabar defisit anggaran yang cukup signifikan, sebesar Rp 1,3 triliun dalam APBD Kukar 2024, tidak membuat Bupati Edi Damansyah cemas. Menurutnya, situasi ini hanya memerlukan penyesuaian.
“Memang, ada asumsi defisit pendapatan Kukar sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, tidak ada alasan untuk khawatir,” ujar Bupati Edi.
Edi menegaskan bahwa APBD Kukar yang telah disahkan untuk tahun ini mencapai Rp 12,6 triliun. Meskipun terjadi defisit, penyesuaian akan dilakukan. “Apabila terjadi defisit, akan ada pengurangan dalam belanja pemerintah,” terangnya.
Edi juga menyampaikan bahwa tidak akan ada pembahasan APBD Perubahan mengingat tidak adanya penambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. “Kami akan menetapkan kebijakan khusus jika tidak terjadi APBD Perubahan pada tahun 2024,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo, menyatakan bahwa defisit sebesar Rp 1,3 triliun berasal dari kurangnya alokasi dari pemerintah pusat dalam APBD 2023. Hal ini telah dicatat dalam APBD 2024.
“Realisasi belanja Pemkab Kukar berdasarkan BPKAD sekitar 85 persen dari APBD setiap tahunnya,” jelas Joko.
Joko juga menambahkan bahwa kemungkinan tidak akan ada pembahasan APBD Perubahan 2024, mengingat data ekonomi makro seperti pendapatan dari sektor Migas dan batu bara belum diterima dari pemerintah pusat. “Sulit untuk mendapatkan penambahan dana dan membahas kegiatan melalui APBD Perubahan karena APBD murni sudah besar, yaitu Rp 12,6 triliun. Pendapatan Kukar sudah melebihi target,” terangnya. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
