HarianBorneo.com, SAMARINDA – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025-2026 mendatang. Kota Tepian mengalami beberapa tantangan, diantaranya penambahan bangunan belajar yang dinilai sangat penting.
Hal itu terjadi, karena jumlah lulusan SD lebih besar dibandingkan dengan jumlah kuota yang dibutuhkan oleh SMP.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronni Pasie pun turut angkat bicara menjelaskan rasa khawatir apabila kondisi seperti ini terus- terusan terjadi di Kota Samarinda.
Novan sapaan akrabnyaa, menyebut bahwa kesiapan sistem SPMB, khususnya terkait keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang ada di Samarinda. Terlebih, lulusan SD setiap tahunnya mencapai 10 ribu calon pendaftar ke tingkat SMP.
“Sementara, sekolah negeri tingkat SMP hanya mampu menampung sekitar 9 ribu lebih. Sehingga masih ada sekitar 800 siswa yang belum terakomodir,” kata Novan.
Lebih lanjut kata Novan, kondisi ini juga menjadi perhatian bagi dirinya terhadap sistem pendidikan di Samarinda. Maka dirinya mendorong pemerataan distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu.
“Ini juga menjadi perhatian kita, karena masih banyak yang belum terakomodir,” terangnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga di awal tahun mata pelajaran 2025-2026 nanti, murid tidak lagi dibebankan untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Sebab, Pemkot akan mencetak langsung buku tersebut guna berupaya mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua dalam hal biaya pendidikan.
Terlebih, sistemnya nanti by name by address, sehingga kebutuhan buku akan disesuaikan dengan jumlah murid.
“Kita akan maksimalkan menggunakan dana BOSNAS untuk membiayai kebutuhan buku wajib itu,” pungkas Novan. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
