HarianBorneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) aktif berpartisipasi dalam High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi yang digelar secara daring oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (10/3/2025). Dalam forum virtual yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ahyani Fadianur Diani, hadir bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pertemuan ini menjadi sarana koordinasi antardaerah dalam mengantisipasi fluktuasi harga jelang Ramadan dan Idulfitri. Ahyani menuturkan bahwa situasi inflasi di Kukar masih relatif stabil, bahkan cenderung lebih baik dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah inflasi di Kukar masih tetap terjaga, tidak anjlok seperti di tempat lainnya,” ujar Ahyani.
Sebagai bentuk komitmen terhadap stabilisasi harga dan dukungan kepada UMKM, Kukar akan kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam waktu dekat. Program ini akan menggandeng pelaku usaha lokal, Perum Bulog, serta mitra distributor lainnya.
“Pada pelaksanaan GPM nanti, Pemkab Kukar akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan Bulog. Untuk daging ayam, pemkab sudah berkoordinasi dengan para pengusaha agar bisa dijual dengan harga dasar,” jelasnya.
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan bahan pangan murah, tapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lewat sinergi antarinstansi. TPID Kukar juga memperkuat sistem pemantauan harga dan distribusi agar masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan pokok secara merata.
Ahyani menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan instruksi nasional untuk menekan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat. Inovasi program seperti GPM diharapkan bisa direplikasi oleh daerah lain dan menjadi contoh penerapan kebijakan pro-rakyat.
Forum ini juga dihadiri oleh pejabat lintas kabupaten/kota se-Kaltim yang menyampaikan evaluasi dan strategi daerah masing-masing dalam pengendalian inflasi. Pemkab Kukar berkomitmen menjaga sinergi lintas sektor untuk memastikan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
