HarianBorneo.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program lintas kementerian usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Senin (17/3/2025). Rakor ini dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang mencakup sektor agraria, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, pemerintahan dalam negeri, serta informasi geospasial.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat, mewakili Bupati Kukar dalam kegiatan yang digelar secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati. Ia mengatakan, Kukar siap mendukung penuh program prioritas, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dan program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.
“Program pemeriksaan kesehatan gratis akan kami optimalkan dengan memanfaatkan APBD dan DAK. Kami juga akan melakukan monitoring ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya agar layanan berjalan maksimal,” ujarnya.
Taufik menambahkan, keberhasilan program PKG sangat bergantung pada ketersediaan tenaga medis dan efektivitas sosialisasi. “Arahan dari pusat sangat jelas. Kita diminta untuk mempercepat realisasi layanan dan memastikan masyarakat tahu serta memanfaatkannya.”
Sementara itu, mengenai program pembangunan rumah bersubsidi, Pemkab Kukar akan menginventarisasi lahan-lahan yang potensial untuk mendukung target nasional tersebut. “Kami akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mendukung regulasi yang telah ditetapkan pusat,” tambah Taufik.
Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antar sektor harus dijaga agar pelaksanaan kebijakan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. “Kami siap berkoordinasi lintas sektor agar kebijakan pusat bisa diterjemahkan secara kontekstual di tingkat daerah,” ujarnya.
Rakor ini diikuti oleh perwakilan kementerian teknis dan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan dinilai sebagai langkah strategis memperkuat peran pemda dalam mendukung visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
