HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan pentingnya perbaikan dalam sistem pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menilai, pendekatan lama yang berbasis opini dan asumsi sudah tidak relevan dan harus digantikan dengan pengawasan yang transparan, profesional, dan berbasis data.
“Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan penilaian subjektif. Harus didasarkan pada data yang akurat dan laporan keuangan yang telah diaudit,” ujar Iswandi.
Menurutnya, laporan keuangan yang telah melalui audit Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah alat penting untuk mengevaluasi kinerja dan arah strategis BUMD. Dengan dokumen tersebut, DPRD dapat menyusun rekomendasi kebijakan secara objektif demi kepentingan masyarakat.
“BUMD harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Kami di DPRD tidak akan ragu bersikap kritis jika kinerjanya tidak sesuai ekspektasi publik,” tegasnya.
Iswandi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara DPRD dan pihak eksekutif, khususnya Bagian Ekonomi Pemkot Samarinda. Ia menyebut komunikasi yang terbuka sejak awal sangat membantu dalam mencegah konflik dan mempercepat penyelesaian masalah.
“Kalau dari awal sudah terjalin koordinasi yang baik, saat ada persoalan, penyelesaiannya bisa lebih cepat tanpa perlu saling menyalahkan,” terangnya.
Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap gaya kepemimpinan Wali Kota Samarinda yang dinilainya profesional dan terbuka terhadap kritik konstruktif.
Menurut Iswandi, semangat tersebut perlu dijaga oleh semua pihak, termasuk BUMD, untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kalau pemimpinnya profesional, maka pengawasannya pun harus profesional. Ini bagian dari tanggung jawab kami di DPRD untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awalnya,” tutup Iswandi. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
