HarianBorneo.com, SAMARINDA – Banjir yang melanda Samarinda usai hujan deras beberapa waktu lalu kembali memicu sorotan Legislator Samarinda.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah.
Ia mendesak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera membangun kerja sama lintas sektor untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. OPD yang dimaksud adalah Dinas PUPR, Disperkim, DLH, Dishub, dan BPBD.
“Sudah berulang kali saya sampaikan, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu. Kelima OPD ini harus duduk bersama dan bekerja dalam satu arah,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, Dinas PUPR berperan utama dalam pembangunan infrastruktur drainase dan pengelolaan tata ruang. Namun, hal itu harus didukung dengan data kebencanaan dari BPBD agar pembangunan tidak justru menambah risiko banjir.
“BPBD bisa memetakan zona rawan banjir. Data ini harus digunakan PUPR dalam perencanaan tata ruang agar intervensinya tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, DLH memiliki peran vital dalam menjaga daya resap air melalui pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Sementara Dishub penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas saat banjir, termasuk merancang jalur evakuasi dan manajemen kemacetan.
Andriansyah menyayangkan masih kuatnya pendekatan sektoral di lapangan. “Selama masing-masing OPD bekerja sendiri-sendiri, penanganan banjir akan terus setengah hati. Kita hanya bisa berharap hujan tidak turun deras lagi,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemkot Samarinda untuk segera membentuk forum koordinasi antar-OPD guna menyusun rencana aksi terpadu yang konkret dan terukur. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
