HarianBorneo.com, SAMARINDA – Padatnya aktivitas perkantoran yang ada disamarinda dinilai saat ini sudah cukup padat, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Kota Samarinda, Anhar menilai perlu adanya pemerataan ifrastruktur perkantoran di Palaran, Samarinda Seberang.
Politisi partai PDIP itu mengatakan Kota Samarinda bagian Kota saat ini telah menanggung dua beban aktivitas perkantoran, yaitu perkantoran milik Pemerintah Provinsi Klaimantan Timur dan perkantoran milik Pemerintah Kota itu sendiri, “Kita bisa berhitung, ada berapa pegawai dan kantor milik provinsi yang terletak di Samarinda. DPR-nya di sini, kantor gubernur, kantor DPRD, beberapa OPD, dan kemudian kantor Samarinda juga ada berapa?” ucapnya, Kamis 4 April 2023.
Dirinya menyatakan, saat ada pegawai yang tinggal di Kota Tenggarong dan daerah pinggiran lainnya, maka aktivitas pegawai tersebut akan tinggi saat masuk kantor di wilayah Samarinda. “begitu situasinya kalau kondisi alam baik, tentunya akan berjalan lancar. Namun saat banjir dan gangguan alam sebagainya, sudah pasti terhambat segala aktivitas,” terangnya.
Menurutnya, untuk mengatur Samarinda bagian pusat kota tidak bisa dilakukan cara yang lain. Sebab jika ingin memperbaiki dan mengatur lagi, maka butuh biaya yang tidak sedikit. Seperti cara mengatasi kemacetan, banjir, dan lainnya. “Itu butuh biaya yang sangat besar,” ujarnya.
Sehingga, dirinya menilai salah satu jalan adalah menjadikan Samarinda Seberang menjadi bagian pusat perkantoran. “Sekarang tinggal pemkot saja dan DPRD, bagaimana untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan ifrastruktur perkantoran di seberang,” jelasnya.
Kendati demikian, dengan memindahkan pusat pemerintahan di Samarinda Seberang, juga akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda itu sendiri. Apalagi hal ini berkaitan dengan kehadiran IKN.
“Kalau kami minta memindakan mal kan tidak mungkin, tapi kita punya cara berpikir bagaimana pengusaha mau bikin mal di sana. Saya kalkulasi ya bisnis, kalau kantor wali kota di sana, kanto gubernur di sana, dan kantor DPR di sana, maka ada berapa ribu masyarakat yang tinggal atau menetap di sana. Otomatis, kalau melihat dari segi ekonomi, ada berapa uang yang berputar di sana,” tutupnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
