HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggaran pembangunan Samarinda dipenghujung 2023 kembali mengalami peningkatakan Rp 800 miliar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) P (Perubahan) 2023 disepakati senilai Rp 4,7 triliun.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Samarinda, Agus Tri Susanto juga menyebutkan kalau pagu anggaran di APBD-P Samarinda 2023 saat ini senilai Rp 4,7 miliar.
“Kita telah melaksanakan rapat paripurna nota kesepakatan pagu anggaran baik untuk perubahan dan murni 2024. Dan ini step yang harus dilakukan sampai pada pengesahan dan perda APBD perubahan dan Murni 2024. Angkanya kurang lebih 4,7 triliun dari beberapa sumber PAD yang mengalami peningkatan,” ucapnya.
Selain pagu anggaran pada APBD-P Samarinda 2023, Agus juga menyebutkan kalau nilai APBD di awal 2024 juga mengalami peningkatan.
“Angka di Murni insyaallah lebih besar lagi dari tahun sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan Agus kalau nantinya agenda akan kembali dilanjutkan pada akhir Agustus. Yakni pengesahan anggaran APBD-P Samarinda 2023.
“Iya ini tahapan-tahapannya sudah kita lalui sesuai perundang-undangan. Nanti di akhir, setelah ini kita akan masuk ke tahap pengesahannya,” tandasnya.
Kesepakatan itu dilangsungkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama unsur pimpinan DPRD Samarinda, yang diketuai Sugiono, bersama wakilnya Subandi, Helmi Abdullah dan Rusdi pada Jumat (11/8/2023) lalu.
Nota kesepakatan mata anggaran ini dilakukan dalam agenda kerja Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2023.
Walikota Samarinda, Andi Harun mengatakan diperkirakan (APBD-P Samarinda 2023) sekitar Rp 4,7 triliun. murni kemarin Rp 3,9 triliun. Ada kenaikan Rp 800 miliar.
Lanjut dijelaskannya, pasca penandatangan nota kesepakatan tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali dalam rentang waktu satu hingga dua minggu ke depan, sebelum akhirnya pengesahan APBD-P Samarinda 2023.
Andi Harun juga menjelaskan kalau dipenghujung 2023 ini pemerintah telah membuat skema prioritas pembangunan. Namun bukan dari pembangunan infrastruktur yang menjadi utamanya.
“Di perubahan ini waktunya pendek, jadi pengerjaan fisik yang bisa dikerjakan dalam jangka waktu maksimum tiga bulan. Ada (prioritas) hal yang bersifat mendesak, semisal pengadaan obat puskesmas dan rumah sakit. Penanganan kesehatan. Jadi tidak banyak yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur),” bebernya.
Selain pemaksimalan program, Andi Harun juga menyebutkan kalau untuk fokus pembangunan atau pembenahan infrastruktur nantinya akan dilanjutkan pada 2024.
“Lebih pada penyusunan perencanaan fisik di 2024. Kan yang mau dikerjakan di 2024 harus direncanakan di 2023. Yang mau kita kerjakan di 2024 dibiayai saat ini,” pungkasnya. (Py/Adv/DPRDSamarinda)
