HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menekankan bahwa pejabat publik wajib membuka diri terhadap kritik masyarakat.
Ia menilai, kritik yang banyak disampaikan, terutama di media sosial, merupakan bentuk pengawasan publik yang tidak boleh diabaikan.
“Menjadi pejabat itu sama saja seperti hidup di akuarium, semua gerak-gerik terlihat jelas. Karena itu jangan sampai berhadapan dengan rakyat,” ucap Anhar.
Ia menjelaskan, kemajuan teknologi informasi membuat perilaku pejabat semakin mudah dipantau. Dalam kondisi tersebut, setiap kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan kinerja, bukan dianggap sebagai serangan pribadi.
Sebagai peringatan, Anhar menyinggung berbagai peristiwa runtuhnya rezim akibat gerakan rakyat. Ia menyebut nama Hosni Mubarak di Mesir, Saddam Hussein di Irak, hingga Soeharto di Indonesia sebagai contoh nyata kekuatan suara masyarakat.
“Sejarah mencatat, banyak pemimpin jatuh karena people power. Itu pelajaran penting bagi siapa pun yang memegang jabatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sumber kekuasaan sejati berada di tangan rakyat. Karena itu, pejabat dan wakil rakyat harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Kita duduk di DPRD ini karena dipilih rakyat. Sudah sepatutnya kita mengutamakan kepentingan mereka di atas segalanya,” tambahnya.
Anhar juga memberikan apresiasi kepada warga Samarinda yang berani menyampaikan kritik melalui ruang digital. Menurutnya, partisipasi tersebut menjadi pengingat agar para pejabat tidak terjebak pada kepentingan pribadi.
“Kalau ada yang lupa jati diri sebagai wakil rakyat, kritik publik akan menjadi alarm untuk menyadarkan kembali,” tutupnya. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
