HarianBorneo.com, SAMARINDA – Kebijakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang melarang pejabat pemerintah kota melakukan perjalanan ke luar negeri mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.
Ia menilai langkah tersebut tepat karena mampu menekan pemborosan anggaran sekaligus menegaskan orientasi pelayanan publik.
Anhar mengungkapkan, dirinya sejak lama sudah terbiasa tidak bepergian ke luar negeri, baik untuk urusan pekerjaan maupun ibadah. Menurutnya, aturan yang baru diterapkan itu sejalan dengan sikap hidup yang ia jalani.
“Saya sejak 2004 tidak pernah sekalipun ke luar negeri. Silakan cek paspor saya, masih polos, tidak ada cap sama sekali. Anak saya kuliah di Jepang, tapi saya sendiri belum pernah pergi. Bahkan umrah pun belum,” katanya.
Ia menambahkan, selain faktor kebutuhan, keterbatasan kemampuan berbahasa asing juga membuatnya tak tertarik melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi kalau pergi pun pasti akan kesulitan. Kecuali kalau ada yang mendampingi,” ujarnya.
Anhar menekankan, pejabat seharusnya memberi teladan dengan menghindari perjalanan ke luar negeri yang hanya untuk liburan atau gaya hidup. Menurutnya, dana negara sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat.
“Kalau kunjungan kerja resmi itu beda. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan, apa gunanya? Itu hanya membuang anggaran,” jelasnya.
Dengan nada bercanda, ia bahkan mengajak masyarakat untuk mengecek paspornya. “Bersih betul paspor saya. Anak saya sering bilang, ‘Bapak jangan nekat, bahasa Bapak kan cuma Bugis saja,’” ucapnya sambil tertawa.
Ia menilai larangan yang diberlakukan Wali Kota merupakan pengingat bagi pejabat agar tidak lupa pada tugas utama: melayani rakyat dengan pengelolaan anggaran yang efisien.
“Tidak usah bangga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang lebih penting adalah bekerja nyata untuk kota ini,” pungkas Anhar. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
