HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mendorong peningkatan guru inklusi di Samarinda sebagai upaya pencegaha kasus Bullying di Kota Tepian. Meskipun kasus-kasus tersebut belum banyak terjadi di Samarinda, namun ia merasa bahwa pihak sekolah perlu untuk meningkatkan kewaspadaan.
Sebab, kasus tersebut kerap diterima oleh anak berkebutuhan khusus (ABK). Sedangkan jumlah guru khusus inklusi maupun BK masih sangat minim di sekolah.
Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya memiliki lebih banyak guru inklusi dan Bimbingan Konseling (BK) di setiap sekolah, terutama untuk mendukung Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
“Saat ini baru ada 157 sekolah inklusi dan anak-anak yang terdata baru 350 orang,” ungkap Puji, Selasa (7/11/2023).
Politikus Partai Demokrat itu juga mencatat bahwa regulasi yang mengatur tentang kenakalan remaja belum cukup jelas diatur, sehingga perlu perhatian lebih lanjut dari sekolah, keluarga, dan lingkungan.
“Saat ini regulasinya memang belum ada untuk menangani kasus bullying di sekolah, maka keluarga yang harus berperan besar untuk melakukan pencegahan,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Puji berharap kedepannya seluruh satuan pendidikan di Kota Tepian memiliki lebih banyak guru inklusi dan BK.
Hal ini tentunya dapat dicapai dengan membuka peluang yang lebih luas dalam mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K), terutama untuk guru yang dapat bekerja di sekolah inklusi dan guru BK.
“Karena yang kita harapkan bisa menjadi Kota Ramah Anak, sehingga peranan guru-guru sangat penting untuk membentuk prilaku anak di lingkungan sekolah,” pungkasnya. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
