HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti akan membentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK). Hal ini sebagai upaya mengantisipasi tingginya angka perceraian di Samarinda yang terus meningkat,
Hal ini dilakukan karena Samarinda kini menjadi pusat perhatian dengan tingkat perceraian tertinggi di wilayah tersebut dan mencapai angka yang signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kalimantan Timur.
Sri Puji Astuti turut memberikan pandangan mengenai masalah ini. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK), ia berharap dapat mengurangi dampak permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian.
“Semua pihak tentu berharap agar keluarga di Samarinda dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Oleh karena itu, penyusunan Raperda ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi eskalasi permasalahan di tingkat keluarga,” ungkapnya, Selasa (14/11/2023).
Politikus Partai Demokrat ini mengakui bahwa tingginya angka perceraian di Samarinda menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan Raperda tersebut. Pada bulan April 2023, Pengadilan Agama Samarinda telah menghadapi tiga ribu perkara rumah tangga. Namun, dari ribuan perkara tersebut, tidak semuanya terkait dengan perceraian.
Sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Rukayah, menjelaskan bahwa meskipun jumlah perkara perceraian cukup tinggi, sebagian besar masih didominasi oleh kasus cerai gugat, di mana istri menjadi pihak yang mengajukan gugatan. Kasus perceraian talak, di mana suami yang mengajukan gugatan, masih merupakan bagian yang lebih kecil dari keseluruhan.
“Dalam hampir 80 persen kasus perceraian yang kami terima, istri yang menjadi penggugat. Jadi, kebanyakan kasus adalah perceraian gugat,” demikian Rukayah. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
