HarianBorneo.com, SAMARINDA – Bangunan yang berdiri tanpa izin khususnya pada wilayah bantaran sungai kali ini dinilai cukup banyak. Hal ini mendapat respon oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.
Menurut, Angkasa Jaya, hal itu disebabkan sebagian masyarakat hanya memanfaatkan lahan yang ada ketika hendak mendirikan bangunan (rumah). Atau bangunan utamanya ada izinya, kemudian pemiliknya menambah-nambahi bangunan ke depan hingga mepet ke jalan.
“Bangunan tanpa izin harus ditertibkan pemerintah,” kata Angkasa Jaya, Senin (6/11/2023).
Dalam proses penertiban bangunan tanpa izin, politisi PDI-P ini mengingatkan pihak terkait agar dapat mengedepankan sisi kemanusiaan, sehingga masyarakat tidak terlantar.
“Semoga upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya main gusur-gusur saja karena masyarakat ini mau ke mana kalau tempat tinggalnya kita hilangkan tanpa ada solusi,” ujarnya.
Politikus senior di PDI Perjuangan ini berharap permasalahan bangunan tanpa izin segera mendapat solusi dari pemangku kepentingan daerah, sehingga tidak terus-menerus jadi masalah.
“Ini harus tertibkan, tapi dengan cara yang manusiawi, karena bagaimanapun semua warga yang ada di Samarinda ini adalah bagian dari warga negara Indonesia juga yang memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak,” terangnya. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
