HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi mengingatkan agar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) rutin melakukan verifikasi data terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Dinsos PM Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Sabtu (11/11/2023).
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Samarinda perlu mengatasi persoalan tersebut lebih intensif dan masif.
Sebab, tak menutup kemungkinan data yang dimiliki oleh pemerintah justru berbeda dengan keadaan sesungguhnya di lapangan.
“Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka dari itu perlu adanya validasi,” jelasnya.
Ia mencontohkan seperti data pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) merilis data masyarakat miskin ekstrem Samarinda 2023 ada sekitar 9.032 jiwa yang terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
“Tetapi berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir,” jelasnya.
Selanjutnya, setelah melakukan validasi pada Juni 2023 lalu, terdapat 6.973 jiwa dari 9.032 jiwa. Sedangkan dari 1.600 kepala keluarga menjadi 1.456 kepala keluarga miskin ekstrem di Kota Tepian.
Maka dari itu, ia meminta Dinsos PM dapat melakukan validasi data dengan baik, walaupun bertahap tetapi pendataannya tepat. Sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah nantinya dapat diterima sesuai sasaran.
“Kita juga mau lihat updatenya di lokasi daerah kita. Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu atau misalnya tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” pungkasnya. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
