HarianBorneo.com, TENGGARONG — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara terus mengintensifkan kampanye pentingnya pencatatan pernikahan resmi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Upaya ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menjauhi praktik nikah siri yang masih marak terjadi di sejumlah wilayah.
Plt Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, menegaskan bahwa pernikahan yang sah dan tercatat di mata negara merupakan langkah awal membangun keluarga yang kuat dan terlindungi hukum.
“Pilihlah jalur pernikahan yang sah, tercatat dan dilindungi hukum negara untuk menjamin hak-hak keluarga di masa depan,” tegasnya.
Menurut Iryanto, nikah siri dapat menyebabkan berbagai persoalan hukum dan administrasi. Di antaranya, kesulitan mengurus dokumen resmi seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, serta persoalan waris. Ia juga menyebut bahwa pasangan yang menikah siri akan mengalami kesulitan saat mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
Untuk memperluas pemahaman masyarakat, Disdukcapil Kukar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dalam menggelar seminar dan diskusi publik. Kegiatan ini digelar secara langsung di tengah masyarakat dan menyasar berbagai kalangan.
“Dengan pencatatan pernikahan resmi, seluruh anggota keluarga terlindungi secara hukum dan administrasi. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menyangkut masa depan,” tutur Iryanto.
Iryanto menambahkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah membutuhkan proses edukasi yang terus-menerus. Oleh karena itu, Disdukcapil menyediakan layanan konsultasi langsung dan terbuka bagi warga yang ingin mencatatkan pernikahannya.
Dengan program yang terencana, diharapkan pencatatan pernikahan bisa dilakukan secara mudah, cepat, dan akurat. Pemkab Kukar berharap masyarakat semakin sadar bahwa mencatatkan pernikahan bukan hanya urusan birokrasi, tapi jaminan masa depan yang aman dan pasti bagi seluruh anggota keluarga. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
